Apa saja 5 hak dan 5 kewajiban pengusaha terkait hak dan kewajiban pengusaha menurut UU no. 13 tahun 2003? Di sini Mekari Talenta akan mengulasnya. Suatu perusahaan dapat berdiri karena adanya 2 unsur penting yaitu pengusaha dan pekerja. Pengusaha merupakan pemilik atau inisiator sekaligus pemberi dana untuk membangun perusahaan agar mendapatkan keuntungan. Sedangkan pekerja merupakan sumber daya manusia yang bertindak memajukan dan mengembangkan perusahaan untuk mencapai target. Dua unsur ini diatur secara jelas di dalam UU Ketenagakerjaan yang menjelaskan hak, kewajiban serta hukum terkait ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja, sebagaimana diatur pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban yang didapat oleh kedua pihak secara adil. Akan tetapi, walaupun sudah ada UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang hukum ketenagakerjaan, masih ada sebagian perusahaan yang seringkali menghiraukan peraturan tersebut sehingga kesejahteraan pekerja kurang diperhatikan atau bisa sebaliknya. Padahal, UU Ketenagakerjaan yang dibuat bertujuan untuk memberdayakan, memberi perlindungan, dan memberi kesempatan kerja kepada pekerja atau karyawan. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan ini dan mewujudkan apa yang menjadi hak para pekerja dalam ketenagakerjaan, pengusaha dan pekerja wajib memahami UU Ketenagakerjaan yang sudah diatur sedemikian rupa. Hal ini demi mencapai hubungan kerjasama yang baik antara pengusaha atau pemilik suatu perusahaan dengan pekerja. Kewajiban Perusahaan Terhadap Karyawan di dalam UU No. 13 Tahun 2003 Setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan tentu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban ini tertuang pada UU Ketenagakerjaan yang mengaturnya. Selain kewajiban, hak serta sanksi juga telah diatur melalui UU Ketenagakerjaan. Berikut penjelasan mengenai kewajiban suatu pengusaha atau pemilik perusahaan kepada para pekerjanya. Memberikan Pelatihan serta Pengembangan Kompetensi kepada Karyawan Pasal-pasal yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan, banyak menjelaskan tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan salah satunya dengan memberikan pelatihan serta pengembangan kompetensi lewat pelatihan kerja. Pelatihan ini dapat diberikan sesuai dengan bantuan pihak luar atau pemerintah, baik secara bersama atau individu. Pelatihan kerja bisa berupa magang, seminar, workshop, dan masih banyak lainnya. Dengan adanya pelatihan kerja ini, tidak hanya pekerja saja yang akan mendapatkan keuntungan seperti peningkatan skill. Perusahaan terkait yang memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan juga mendapatkan manfaatnya. Lewat pelatihan kerja ini perusahaan akan mendapatkan sumber daya manusia berkualitas yang mampu membantu perusahaan mencapai target dan memajukan perusahaan itu sendiri. Memberikan Fasilitas Jaminan Kesehatan dan Menjaga Keselamatan Karyawan Kewajiban berikutnya yang harus dipenuhi oleh perusahaan yaitu memberikan fasilitas kesehatan dan keselamatan kepada karyawannya. Sebagaimana tertulis di dalam hak dan kewajiban pengusaha menurut UU No. 13 Tahun 2003, perusahaan harus memperhatikan karyawan dari segi keselamatan dan kesehatan dengan cara memberikan jaminan asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan saat bekerja. Perusahaan dapat menggunakan sistem manajeman yang memberikan fasilitas tersebut seperti mendaftarkan karyawan jaminan BPJS Kesehatan, asuransi konvensional, atau fasilitas angkutan pulang bagi karyawan wanita yang harus lembur. Hal-hal tersebut tentu akan membuat keamanan dan kenyamanan karyawan terjamin saat bekerja. Membuat dan Menentukan Peraturan Perusahaan bagi Karyawan Selain menjadikan karyawan disiplin dan tepat waktu dalam soal pekerjaan, peraturan perusahaan ternyata merupakan kewajiban perusahaan untuk dibuat. Peraturan ini berisi tentang tata tertib, hak dan kewajiban, dan syarat yang harus diikuti oleh setiap karyawan. Isi dari peraturan ini juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur pada UU Ketenagakerjaan. Dalam membuat suatu peraturan khususnya perusahaan yang baru berdiri, dapat melibatkan perwakilan pekerja atau karyawannya. Di mana peraturan ini akan disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut. Hal ini tentu berpengaruh pada penerapannya, apakah dapat diikuti atau tidak. Jika suatu aturan yang sudah berjalan dapat memberatkan dan mengganggu kinerja karyawan atau masa aktif peraturan yang dibuat telah habis, pihak karyawan dapat melakukan perundingan dan perubahan aturan kerja secara bersama. Hal ini telah diatur pada hak dan kewajiban pengusaha menurut uu no. 13 tahun 2003 UU Ketenagakerjaan. Baca juga Penting bagi HR, Ini Panduan Lengkap UU Ketenagakerjaan Indonesia Hak-Hak yang Dimiliki Karyawan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Jika perusahaan telah memenuhi kewajiban kepada para karyawannya, selanjutnya karyawan juga memiliki hak-hak yang harus diperhatikan. Hak-hak ini juga telah diatur di dalam UU Ketenagakerjaan yang meliputi beberapa hal penting. Hak-hak ini tentu mampu memberikan kesejahteraan bagi karyawan agar mereka merasa senang dan nyaman saat bekerja. Berikut hak-hak yang didapat oleh setiap karyawan pada UU Ketenagakerjaan. Menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 77, waktu kerja adalah delapan jam sehari atau 40 jam seminggu bagi masa kerja lima hari dalam seminggu dan tujuh jam sehari atau 40 jam seminggu bagi masa kerja enam hari dalam seminggu. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka waktu kerja yang dilewati oleh karyawan adalah waktu lembur. Lembur di sini berarti karyawan berhak mendapatkan upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Waktu lembur juga diatur di dalam UU Ketenagakerjaan terkait hak dan kewajiban pengusaha menurut uu no. 13 tahun 2003 yaitu maksimal tiga jam dalam sehari atau 14 jam dalam seminggu. Selain waktu kerja, UU Ketenagakerjaan juga mengatur waktu cuti setiap pekerja atau karyawan. Di mana setiap karyawan pastinya memiliki kepentingan yang berbeda-beda hingga membuat karyawan tidak dapat masuk kerja. Oleh karena itu, setiap karyawan berhak mendapatkan waktu cuti selama 12 hari dalam setahun bagi karyawan yang telah memiliki masa kerja selama satu tahun. Namun, hal tersebut masih dapat ditoleransi berdasarkan beberapa ketentuan yang telah dibuat suatu perusahaan. Baca juga Pengertian Manajemen, Fungsi, dan Unsur-Unsurnya Hak Upah setiap Karyawan Hak selanjutnya yang paling penting untuk setiap karyawan yaitu hak upah. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, setiap karyawan berhak menerima upah kerja atau penghasilan setiap bulannya secara layak. Perusahaan wajib memberikan upah minimum atau sesuai aturan UU Ketenagakerjaan yang biasa disebut gaji UMR. Upah minimum kerja yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan layak hidup para pekerja atau karyawan sehari-hari. Peraturan ini bisa dilihat melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Hak atas Kesejahteraan Karyawan Setiap karyawan memiliki hak atas kesejahteraan yang meliputi karyawan beserta keluarganya, bagi yang telah menikah. Perusahaan wajib memberikan jaminan sosial yang dapat mensejahterakan karyawan dan keluarganya. Hal ini bisa dilakukan dengan pembuatan koperasi bagi pekerja dan jaminan kesehatan. Tujuan dari hal ini tentu untuk mensejahterakan setiap karyawannya ketika bekerja pada perusahaan terkait. Hak Pekerja Perempuan Pekerja atau karyawan perempuan memiliki tambahan hak istimewa yang diatur di dalam hak dan kewajiban pengusaha menurut UU No. 13 Tahun 2003 pada UU Ketenagakerjaan yaitu hak cuti hamil, melahirkan, keguguran dan haid. Setiap karyawan perempuan berhak mendapatkan cuti hamil selama 1,5 bulan, cuti melahirkan selama 1,5 bulan, cuti keguguran selama 1,5 bulan, dan cuti haid selama satu sampai dua hari. Baca juga UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasan Lengkapnya UU Ketenagakerjaan yang telah dibuat oleh pemerintahan, sifatnya wajib untuk dipatuhi. Dalam hal ini pemerintah berhak terlibat sebagai pembuat kebijakan, pembuat keputusan, badan pengawas, pemberi layanan, dan penindak pelanggaran yang berkaitan dengan UU Ketenagakerjaan atau yang disebut hubungan industrial. Penerapan kewajiban pengusaha dan pekerja untuk dijalani, pengawasan menjaga ketertiban perusahaan, dan penyaluran aspirasi merupakan tugas dari hubungan industrial. Oleh karena itu, pihak pekerja dan pengusaha berhak melaporkan segala jenis pelanggaran UU Ketenagakerjaan kepada pemerintah terkait agar bisa diusut secepatnya. Jika terjadi pelanggaran di antara dua pihak tersebut, maka hubungan industrial dapat memberikan beberapa cara untuk proses penyelesaiannya. Penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah mufakat antara dua pihak tersebut atau dilanjutkan ke proses hukum. Selain itu, pihak pekerja juga dapat menggunakan cara seperti mogok kerja atau demo yang sifatnya mengarah ke perusahaan terkait dan tidak menganggu ketertiban di luar pihak. Sudah menjadi kewajiban bagi pengusaha dan pekerja untuk mematuhi hak dan kewajiban pengusaha menurut uu no. 13 tahun 2003 sesuai aturan UU Ketenagakerjaan yang memiliki manfaat bagi keduanya. Oleh karenanya, pekerja dan perusahaan dapat sama-sama mengambil keuntungan secara adil. Untuk memudahkan proses dan aktivitas kerja berjalan dengan lancar, pihak perusahaan bisa menggunakan bantuan teknologi yaitu dengan aplikasi karyawan salah satunya Mekari Talenta. Talenta memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mengelola database dan aktivitas karyawannya secara aman dan teratur. Fitur-fitur yang ada di Mekari Talenta seperti sistem payroll, employee self service, employee benefit, aplikasi absen online, slip gaji online, dan masih banyak lainnya, dapat membantu pekerjaan perusahaan secara praktis. Tertarik untuk mencoba Mekari Talenta? Isi formulir ini untuk jadwalkan demo Talenta dengan sales kami dan konsultasikan masalah HR Anda kepada kami. Undang-undang ketenagakerjaan mengatur kewajiban perusahaan terhadap karyawan, berikut adalah beberapa kewajiban perusahaan menurut undang-undang Memberikan gaji yang layak Perusahaan wajib memberikan gaji yang sesuai dengan standar upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Gaji tersebut harus dibayarkan tepat waktu dan tidak boleh kurang dari upah minimum yang telah ditetapkan. Memberikan jaminan sosial Perusahaan wajib memberikan jaminan sosial kepada karyawan yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan ketenagakerjaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat Perusahaan wajib menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk karyawan dengan memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan. Memberikan perlindungan terhadap diskriminasi Perusahaan wajib memberikan perlindungan terhadap diskriminasi kepada karyawan. Diskriminasi dapat berupa diskriminasi berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Memberikan cuti yang layak Perusahaan wajib memberikan cuti yang layak kepada karyawan seperti cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti di luar tanggungan negara lainnya. Membayar tunjangan dan fasilitas lainnya Perusahaan wajib membayar tunjangan dan fasilitas lainnya seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan tunjangan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menyediakan perlindungan terhadap kecelakaan kerja Perusahaan wajib memberikan perlindungan terhadap kecelakaan kerja yang dapat berupa asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja. Memberikan hak untuk memilih dan berorganisasi Perusahaan wajib memberikan hak kepada karyawan untuk memilih dan berorganisasi dalam serikat pekerja atau serikat buruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itulah beberapa kewajiban perusahaan menurut undang-undang ketenagakerjaan. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Memang kerja keras tidak menjamin kekayaan, tapi tidak ada bentuk kesejahteraan apa pun yang bisa diharapkan tanpa bekerja. Alumni SMP N 3 NGAWEN | ,Memang kerja keras tidak menjamin

Target- Free ebook download as Excel Spreadsheet (.xls), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read book online for free.

HakCipta dan Hak Penerbitan dilindungi Undang-undang ada pada. Universitas Terbuka - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan - 15418 Banten – Indonesia Telp.: (021) 7490941 (hunting); Fax.: (021) 7490147; Laman: www.ut.ac.id. Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini

Kalau untuk yang berstatus tetap, yang setiap hari berada di kantor, perusahaan pastinya bisa melakukan banyak hal untuk menjamin kesehatan karyawan dengan mudah. Tapi, bagaimana dengan mereka, para pekerja remote, yang tidak setiap saat bisa hadir di kantor, yang melakukan pekerjaannya di lokasi yang berbeda? Apakah kemudian perusahaan tidak bisa memberi kebijakan untuk menjamin kesehatan karyawan remote ini? Pastinya sih bisa. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin kesehatan karyawan, meski mereka bekerja secara remote. Bagaimanapun, jaminan kesehatan mereka kan menjadi tanggung jawab perusahaan, pun merupakan kompensasi non finansial yang akan membawa efek baik juga bagi perusahaan, bukan? Berikut beberapa hal yang bisa diberikan ataupun dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin kesehatan karyawan yang bekerja secara remote 1. Disertakan dalam BPJS Kesehatan Berstatus sebagai karyawan, para pekerja remote juga berhak mendapatkan tunjangan berupa keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan. Tentu ini tergantung akan kebijakan perusahaan. So, mungkin bisa ditanyakan pada pihak pekerja, apakah mereka sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan atau belum. Jika belum, maka pihak perusahaan bisa memfasilitasi. Jika pekerja remote sudah punya BPJS Kesehatan mandiri, maka pihak perusahaan bisa memberikan tunjangan sesuai peraturan yang berlaku. Jika dari kantor juga ada tunjangan kesehatan berupa penggantian pengobatan, perusahaan juga bisa memberikan jaminan kesehatan karyawan yang sama untuk pekerja remote. Pun dengan tunjangan-tunjangan lainnya, yang tentunya disesuaikan dengan kebijakan. 2. Pastikan pekerja remote menjaga kesehatan pribadi dengan baik. Pada umumnya, pekerja remote memilih profesinya dengan alasan fleksibilitas waktu maupun tempat. Mereka bisa menentukan sendiri jam kerja mereka, asalkan target kerja terpenuhi dan pastinya sesuai dengan kesepakatan bersama. Demikian pula dengan tempat bekerjanya. Ini memang menjadi “keuntungan” bekerja secara remote ya? However, selalu ada sisi kurang menguntungkan juga dari segala hal, ya kan? Begitu juga dengan sistem kerja remote. Dengan keleluasaan waktu dan tempat ini, perusahaan jadi kurang bisa memonitor cara kerja sang pekerja remote secara langsung. Dengan demikian, harus dipastikan bahwa para pekerja remote benar-benar mau menjaga kesehatan diri mereka sendiri. Misalnya saja, pastikan mereka tidak hanya bekerja sepanjang hari, tetapi juga rutin berolahraga. Ini penting ya, karena kadang orang begitu nikmat bekerja secara remote hingga lupa akan pentingnya olahraga dan bergerak. Akibatnya hal-hal seperti sakit punggung atau obesitas pun dialami. Banyak masalah kemudian berkembang dari keluhan ataupun penyakit yang dianggap sepele ini. Begitu juga dengan tempat kerja. Pastikan para pekerja remote ini bekerja dari tempat yang sehat. 3. Jaminan komunikasi yang lancar Selain jaminan kesehatan fisik, perusahaan juga sebaiknya menjamin kesehatan karyawan secara mental. Lagi-lagi karena tidak selokasi sehingga berakibat kurangnya pantauan, meski disebut bahwa bekerja secara remote ini bisa menekan stres karyawan, namun risiko untuk stres dan depresi karena pekerjaan akan selalu ada. So, sebelum terlambat, tentukan model dan sistem komunikasi apa yang cocok, agar pihak perusahaan bisa menghubungi pekerja remote dengan mudah dan lancar. Dengan komunikasi yang lancar, maka jika ada sesuatu yang kurang diharapkan terjadi, maka akan lebih mudah diketahui ataupun terdeteksi. Jadwalkan meeting tatap muka secara rutin. Tak harus secara langsung, tetapi bisa melalui conference call, mungkin? Yang penting, pihak perusahaan bisa melihat wajah si pekerja remote secara langsung, agar dapat lebih mudah mengetahui jika ada yang perlu diperbaiki dari sistem kerja remote ini. 4. Beri batasan Soal waktu yang fleksibel memang menjadi impian setiap pekerja, sehingga beberapa di antaranya memilih untuk kerja remote, karena waktu kerja bisa diatur sesuai kondisi. Namun, waktu yang fleksibel juga bisa berarti jam kerja panjang tanpa jeda. Yes, pekerja remote bisa bekerja lebih panjang ketimbang para karyawan tetap yang berangkat ke kantor pukul pagi dan pulang pukul sore lo! Seorang pekerja remote bisa bekerja sampai belasan jam tiap harinya, bahkan hingga hari Sabtu dan Minggu. Karena itu, ada baiknya, meski orientasi tetap pada target hasil, namun pihak perusahaan juga memberikan batasan. Bagus sih jika bersepakat untuk bekerja di jam kerja pada umumnya. Namun, jika tidak, maka pastikan jam kerja pekerja remote tidak lebih dari 40 jam seminggu sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. 5. Pantau terus Untuk dapat menjamin kesehatan karyawan remote, tentu saja pihak perusahaan harus memantau terus kondisi mereka. Tidak hanya berorientasi pada hasil semata, tapi juga pantau prosesnya. Memang ada keleluasaan ditawarkan sejauh target bisa dipenuhi, tetapi proses juga akan memengaruhi kualitas hasil lo! Jadi, pantau terus kondisinya, terus jalin komunikasi yang baik, mulai saat kontrak kerja ditandatangani kedua belah pihak, hingga berakhir nanti. Nah, nggak ada salahnya juga jika para karyawan remote ini sekali waktu diundang untuk datang ke kantor perusahaan, misalnya jika ada training yang sedang diselenggarakan di kantor. Utamanya, untuk training keuangan pribadi bagi karyawan. Tujuannya, pastinya, untuk meningkatkan keterampilan pekerja remote mengelola keuangan pribadinya. Dengan pengelolaan keuangan pribadi yang baik, pekerja remote juga terhindar dari berbagai masalah serius, termasuk juga masalah kesehatan, seperti halnya karyawan yang lain lo! Tertarik mengundang QM Financial untuk memberikan program edukasi keuangan di perusahaan Anda? Sila WA ke 0811 1500 688 NITA. Atau, jika si pekerja remote kesulitan untuk datang ke kantor, perusahaan juga bisa mendaftarkannya untuk ikut kelas-kelas finansial online QM Financial yang bisa diikuti dari mana saja dengan aplikasi Zoom. Follow Instagram QM Financial untuk info-info update-nya ya. QM Financial QM Financial's content writer

apakah wearnes menjamin kerja